KOTA BEKASI, Wartanusantaradigital.com – Badai konflik internal menerpa tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi. Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mencopot H. Sholihin dari jabatan Ketua DPC dan menunjuk Nawal Husni sebagai pelaksana tugas (Plt) memicu gelombang penolakan dari struktur partai di tingkat bawah.
Sebanyak 11 Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) secara tegas menyatakan sikap menolak keputusan tersebut dan siap mengundurkan diri secara massal jika SK DPP tetap dipaksakan berlaku.
Ketua PAC Bekasi Itara Achmad Yani, menilai pemberhentian Sholihin cacat prosedur dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Ia menegaskan, masa jabatan Sholihin sejatinya masih sah hingga November 2026.
“Ini jelas tidak sesuai aturan internal partai. Masa jabatan beliau masih berjalan, tapi tiba-tiba dicopot tanpa mekanisme yang jelas. Kami menolak keras,” Ujar Achmad Yani usai musyawarah pada Minggu (12/4/2026).
Ketua PAC Bekasi Barat Nasir mengaku kecewa atas Keputusan DPP. Ia mengatakan :
“Kami di bawah tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba keluar SK. Ini mencederai semangat demokrasi di tubuh partai,” ujarnya.
Tak hanya soal prosedur, Nasir juga menyoroti kejanggalan dalam aspek legalitas SK Plt tersebut. Ia mempertanyakan tidak adanya tanda tangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP dalam dokumen resmi.
“Dalam aturan jelas, SK harus ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen. Ini malah Wakil Sekjen. Ada apa? Ini yang kami anggap janggal dan harus dipertanyakan,” Tuturnya
Situasi ini semakin memanas setelah para ketua PAC menyatakan komitmen bersama untuk mengambil langkah tegas, termasuk mundur dari kepengurusan dan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Kami tidak main-main. Kalau SK ini tetap diberlakukan, kami akan mundur dan menggugat ke pengadilan. Ini soal marwah dan kehormatan kader,” tegas Nasir.
Namun para kader masih berharap DPP segera mengevaluasi keputusannya demi menjaga soliditas partai. Jika tidak ada perubahan sikap, ancaman lumpuhnya struktur partai di tingkat kecamatan bukan hal yang mustahil.
“Kalau ini dipaksakan, konsolidasi di bawah akan hancur. Kami ingin PPP tetap solid, tapi jangan abaikan suara kami,” Ujarnya.
Konflik ini menjadi ujian serius bagi keutuhan PPP di Kota Bekasi. Jika tidak segera diselesaikan, bukan hanya struktur internal yang terancam, tetapi juga kepercayaan kader dan simpatisan di akar rumput. “Tutupnya.
(Anisa,S.H)
About The Author
