BEKASI, Wartanusantaradigital.com — Pelantikan Dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif menjadi momentum yang dinantikan insan pers untuk melihat bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kemerdekaan pers. Koordinator Aksi Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, S.H., menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan dalam aksi damai pada 15 Oktober 2026 tidak boleh berakhir sebatas seremoni, pernyataan, atau janji tanpa kepastian tindak lanjut.
Paulus menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas insan pers atas dugaan penghinaan, pengusiran, dan penghalangan tugas jurnalistik terhadap wartawan Kimsan Indra Simaremare, S.Pd., yang diduga melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.
“Sekarang Bupati Bekasi sudah definitif. Kami berharap ada keberanian untuk menuntaskan persoalan ini secara objektif dan transparan. Jangan sampai tuntutan yang sudah disampaikan melalui aksi damai hanya menjadi catatan tanpa penyelesaian. Kami tidak meminta perlakuan istimewa, kami menuntut penghormatan terhadap hukum dan kemerdekaan pers,” tegas Paulus.
Menurut Paulus, pergantian status kepemimpinan menjadi definitif harus diikuti dengan kepastian bahwa setiap persoalan yang menyangkut pelayanan publik, perilaku pejabat, dan kebebasan pers ditangani secara serius. Jabatan publik membawa tanggung jawab untuk memberikan keteladanan, bukan menutup ruang kritik dan konfirmasi jurnalistik.
Tiga Tuntutan, Satu Pesan: Pemerintah Harus Bertindak
Paulus kembali menegaskan tiga tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi solidaritas wartawan se-Bekasi Raya.
Pertama, evaluasi jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Pemerintah daerah diminta melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan terhadap dugaan pelanggaran etika maupun disiplin ASN. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi dasar pemberhentian dari jabatan, tindakan tegas harus diambil sesuai peraturan yang berlaku.
Kedua, penegakan hukum tanpa intervensi. Proses hukum atas laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian harus dihormati dan dibiarkan berjalan secara profesional. Pemeriksaan wajib bertumpu pada fakta dan bukti, bukan tekanan, kepentingan, atau upaya melindungi pihak tertentu.
Ketiga, jaminan perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memastikan setiap perangkat daerah menghormati kerja jurnalistik, membuka akses informasi publik sesuai ketentuan, serta mencegah terulangnya dugaan intimidasi maupun penghalangan terhadap wartawan yang menjalankan tugas secara profesional.
“Jangan hanya berbicara tentang keterbukaan, tetapi ketika wartawan melakukan konfirmasi justru muncul persoalan. Pemerintah harus memastikan bahwa komunikasi dengan pers berjalan secara profesional. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa dan tindak sesuai aturan. Jangan biarkan persoalan ini menggantung tanpa kejelasan,” ujar Paulus.
Paulus: Jabatan Bupati Definitif Harus Diikuti Bukti Nyata
Paulus menilai, persoalan ini menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menghormati kebebasan pers. Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan normatif, tetapi juga kepastian bahwa aspirasi masyarakat dan insan pers ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan fungsi jurnalistik. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Paulus, perbedaan pendapat antara pejabat dan wartawan semestinya diselesaikan melalui komunikasi profesional serta mekanisme hak jawab atau hak koreksi apabila diperlukan, bukan dengan tindakan yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik.
“Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Ukuran keseriusan pemerintah bukan pada banyaknya pernyataan, melainkan pada tindak lanjut yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemerdekaan pers tidak boleh hanya dihormati ketika pemberitaan menguntungkan, tetapi juga harus dihormati ketika wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.
Jilid II Menjadi Pilihan Jika Aspirasi Tak Kunjung Dijawab
Paulus menyatakan, apabila tiga tuntutan tersebut tidak memperoleh tindak lanjut yang jelas, pihaknya membuka kemungkinan menggelar aksi solidaritas wartawan se-Bekasi Raya jilid II dengan jumlah peserta yang lebih besar.
Aksi lanjutan, apabila dilaksanakan, akan tetap mengedepankan prinsip damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, gerakan solidaritas ini bukan bertujuan menciptakan permusuhan dengan pemerintah daerah, melainkan mendorong penyelesaian persoalan secara adil dan transparan.
Kini, setelah Dr. Asep Surya Atmaja dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif, perhatian tertuju pada langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons aspirasi tersebut.
Pesan Paulus jelas: tuntutan sudah disampaikan, aspirasi sudah disuarakan, dan kini publik menunggu tindakan nyata. Jangan biarkan kemerdekaan pers hanya menjadi slogan, sementara dugaan persoalan yang menyangkut kerja jurnalistik dibiarkan tanpa kepastian.
(Nenih)
About The Author
