Kota Bekasi,Media-Wartanusantaradigital.com — Upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat kembali ditegaskan Pemerintah Kota Bekasi. Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2025 di Balai Patriot, Selasa (18/11), sebuah giat strategis yang digadang-gadang menjadi fondasi terciptanya “kelurahan anti gagal anggaran” di Kota Bekasi.
Acara ini turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi XI H. Muhammad Kholid, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, unsur Forkopimda, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bekasi. Workshop digelar untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola pembangunan dan anggaran kelurahan secara lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menekankan bahwa tantangan pembangunan di Kota Bekasi tidak lagi sederhana. Pesatnya urbanisasi menuntut aparatur kelurahan untuk lebih responsif, inovatif, dan mampu mengelola anggaran secara efisien.
> “Kota Bekasi menghadapi dinamika urbanisasi yang sangat cepat. Ini menuntut kita untuk semakin tanggap, transparan, dan inovatif dalam mengelola pembangunan, terutama di kelurahan yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat,” ujar Harris.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada tata kelola anggaran yang disiplin dan perencanaan yang matang di tingkat kelurahan.
> “Saya mengingatkan kembali pentingnya disiplin anggaran, pelaporan tepat waktu, serta koordinasi yang sinergis antarinstansi. Saya berharap giat ini betul-betul dimanfaatkan oleh seluruh perangkat kelurahan,” tambahnya.
Harris juga meminta para camat untuk mengawal secara serius seluruh program pembangunan di wilayahnya agar eksekusi dan pelaporan anggaran berjalan lebih terarah.
> “Dengan pengawasan yang baik, kita bisa wujudkan Kota Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya,” tegasnya.
Workshop ini diharapkan menjadi ruang evaluasi sekaligus peningkatan kapasitas bagi aparatur kelurahan dalam mengelola keuangan dan pembangunan secara efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bekasi yang terus berkembang.
About The Author
